KUBU

Pembukaan Penyelenggaraan   Musrenbang Tahun 2017 Kecamatan      Kubu

Dasar Hukum pelaksanaan                           Musrenbang ini yaitu :

       1.    Undang-Undang Nomor 25 Tahun          2004 tentang Sistem Perencanaan          Pembangunan Nasional;

       2.    Undang-Undang Nomor 23 Tahun         2014 tentang Pemerintahan Daerah;

       3.    Peraturan Menteri Dalam Negeri                Nomor 21 Tahun 2011 tentang               Perubahan Kedua atas peraturan              Menteri Dalam Negeri Nomor 13              Tahun 2006 Tentang Pedoman                Pengelolaan Keuangan Daerah;

    4.  Surat Edaran Bupati Karangasem Nomor : 050/150/Bappelitbangda/Setda tanggal 04Januari 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2017.

Pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai landasan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2018.  Dalam proses penyusunan dukumen rencana pembangunan tersebut, memerlukan koordinasi antara Bappelitbangda dengan Perangkat Daerah (PD) dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan yang dilaksanakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desaserta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, memberikan beberapa konsekuensi terhadap perencanaan pembangunan daerah, diantaranya :

1.    Pada tingkatan Kabupaten, beberapa Perangkat Daerah terdapat kewenangan yang dialihkan ketingkat Provinsi seperti Urusan pendidikan menengah, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, serta penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional akan berpengaruh dalam penyusunan RKPD TahunAnggaran 2018.

2.    Pada tingkatan Desa, kewenangan Desa didasarkan pada hak asal usul desa dan Kewenangan lokal berskala desa.

Pelimpahan kewenangan ini akan berpengaruh pada daftar usulan rencana kegiatan dalam RKP Desa dan pelaksanaan kegiatan berskala lokal Desa. Musrenbang Kecamatan tahun 2017 adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan ditingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan kegiatan prioritas dari desa/kelurahan serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan yang bersangkutan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Kecamatan dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten pada tahun 2018.

Untuk itu, dalam musrenbang kecamatan ini diharapkan agar terwujud pemahaman mengenai kebijakan pembangunan daerah, serta terbentuknya komitmen dalam penetapan prioritas kegiatan pembangunan hasil rumusan musrenbang desa, dan terpadunya perencanaan program kegiatan pembangunan, baik yang bersumber dari dana APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN danSumber Dana Lainnya.

Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 adalah “Memacu investasi untuk mempercepat pengentasan kemiskinan melalui pemantapan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis kerakyatan (pertanian dalam arti luas, pariwisata dan UMKM)”.Dalam rangka menyampaikan usulan  Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem  tahun 2018 harus mengakomodasi program-program yang mendukung upaya memacu investasi guna mempercepat pengentasan kemiskinan sebagai mana  telah dituangkan dalam Nawa Satya Dharma  untuk mewujudkan Visi Misi dalam RPJMD Kabupaten Karangasem tahun 2016 - 2021.

Panitia Penyelenggara Musrenbang berharap agar pelaksanaan musrenbang kali ini dapat berjalan secara demokratis, partisipatif, transparan, efektif dan efisien dalam mencapai tujuan dansasaran yang diharapkan.

Dan untuk para perserta agar mengikuti secara sungguh-sungguh dan dapat diambil keputusan terhadap prioritas usulan kegiatan yang akan dipakai acuan pada kegiatan tahun 2018, baik itu usulan yang disampaikan oleh Kecamatan, masing-masing Perangkat Daerah, serta instansi vertikal, demi terwujudnya keserasian pembangunan antar wilayah

Map

Sosial Media

Login